Yogyakarta -  Drs. Said Tuhulele, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah menyatakan bahwa dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah sebenarnya telah melahirkan kebijakan yang cukup membantu proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah.  “Namun disisi lain pemerintah melahirkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sehingga menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dilempar ke pasar dengan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk menarik pungutan bagi mahasiswa yang memiliki materi berlebih,” paparnya.

Menurut  Said dalam dialog memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5) di Kampus UM Yogyakarta, dualisme kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut  telah menjadikan pendidikan tidak lagi berpihak kepada kaum miskin dan menghasilkan lulusan yang pragmatis mengingat lulusan tersebut cenderung hanya berpikir bagaimana mencari pekerjaan yang dapat balik modal sesuai dengan biaya kuliah.

“Bahkan dalam konteks lebih luas, manusia Indonesia pun terkotak-kotak menjadi kasta, antara golongan si kaya dan si miskin. Perbedaan kasta ini dapat terjadi karena perbedaan pungutan dalam lembaga pendidikan. Sangat disayangkan apabila hal ini memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses integrasi bangsa,” lanjutnya

Said dalam kesempatan itu juga menawarkan solusi yang bisa menjadi pilihan. Menurut nya  pemerintah perlu mendorong peran pemerintah daerah untuk berperan pada sektor pendidikan serta perlunya menyadarkan pengelola pendidikan untuk  memberantas segala hal yang berbau pungutan.

“Kecenderungan untuk melakukan pungutan merupakan penyakit yang sudah menjadi kebiasaan lembaga pendidikan di negeri ini. Penyakit ini harus diberantas karena pungutan hanya menghambat orang miskin untuk mengenyam pendidikan. Untuk itu, ideologi yang harus diberlakukan di negeri ini adalah kebijakan yang berpihak kepada orang miskin. Kebijakan ini harus diterapkan dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang pendidikan,” tandasnya.  (arif)